Bupati Ketapang Pimpin Rakor Peningkatan Status Siaga Ke Tanggap Darurat Karhutla

Ketapang, Rabu, 2 September 2026 — Alexander Wilyo Bupati Ketapang memimpin Rapat Koordinasi Peningkatan Status dari Siaga menjadi Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Ketapang, Rabu (2/9/2026).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri unsur Forkopimda dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah secara tatap muka. Sementara para Camat dan Kepala Desa mengikuti rapat secara daring.

Dalam rapat tersebut, Bupati Ketapang menegaskan bahwa kondisi Karhutla saat ini membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa.

Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang sebelumnya telah mengusulkan modifikasi cuaca kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan pemerintah pusat sejak Agustus lalu. Namun, pelaksanaan hujan buatan masih terkendala kondisi alam karena bibit awan yang dibutuhkan belum muncul.

“Memang Ketapang terkendala kondisi alam sehingga bibit awan belum muncul untuk dilakukannya hujan buatan,” ujar Bupati.

Bupati juga menginstruksikan para Camat dan Kepala Desa agar mengambil peran aktif dalam melakukan pencegahan Karhutla. Salah satunya dengan memasang imbauan melalui baliho dan berbagai media kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran dalam bentuk apa pun, termasuk membakar sampah.

Menurutnya, kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan sehingga sosialisasi tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan tokoh agama, tokoh adat dan seluruh unsur masyarakat.

Selain ancaman Karhutla, dampak terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian serius. Hingga saat ini, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di Kabupaten Ketapang telah mencapai 803 kasus.

“Melihat kondisi sekarang ini, masyarakat yang keluar rumah wajib memakai masker,” tegas Bupati.

Kondisi kekurangan air bersih juga mulai dirasakan di sejumlah wilayah. Untuk itu, para Camat dan Kepala Desa diminta segera berkoordinasi dengan para pengusaha di wilayah masing-masing agar dapat bergotong royong membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak.

Bupati menekankan bahwa penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan sinergi seluruh elemen masyarakat untuk mencegah meluasnya dampak bencana tersebut.

“Diharapkan semua elemen masyarakat dan jajaran mesti ikut andil dan berperan aktif, dari tingkat kabupaten hingga kecamatan dan desa dalam menanggulangi Karhutla,” ujar Bupati.

Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, menjelaskan terdapat sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan dalam peningkatan status dari Siaga menjadi Tanggap Darurat Karhutla.

Beberapa indikator tersebut di antaranya kondisi cuaca ekstrem, penurunan kualitas udara yang telah mencapai angka 300 dan masuk kategori berbahaya atau tidak sehat, serta Kabupaten Ketapang yang menjadi salah satu wilayah dengan paparan Karhutla terparah di Kalimantan Barat.

Selain itu, terjadi peningkatan gangguan kesehatan masyarakat. Aktivitas pendidikan juga terdampak, dengan sejumlah sekolah harus menyesuaikan kegiatan belajar melalui BDR (Belajar Dari Rumah) atau pembelajaran secara daring.

Gangguan juga terjadi pada sektor transportasi darat, udara dan air. Di sisi lain, ketersediaan air bersih mulai mengalami kekurangan di masyarakat dan harga sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan.

“Beberapa indikator tersebut yang membuat kita mesti menetapkan status saat ini dari Siaga ke Tanggap Darurat,” ujar Repalianto.

Dandim 1203 Ketapang, Letkol Inf Zulkarnaen Galib, SH, mengatakan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat harus bahu-membahu dalam menanggulangi Karhutla.

Berdasarkan data lapangan yang dikumpulkan, terdapat lebih dari 500 titik panas (hotspot). Kodim 1203 juga telah menurunkan sebanyak 315 personel yang ditempatkan di wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

Salah satu kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan adalah sulitnya mendapatkan sumber air. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan pembangunan sumur bor dengan kedalaman sekitar 25 hingga 30 meter di sekitar lokasi kebakaran.

Dandim juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menurunkan 15 tim untuk melakukan pencarian terhadap pelaku pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.

“Bantuan para Camat dan Kepala Desa dalam bersinergi untuk mencari pelaku pembakaran merupakan salah satu strategi dalam memutus mata rantai api,” ujarnya.

Kapolres Ketapang, AKBP Muhammad Harris, SH, S.I.K., M.IK., CPHR, menyampaikan bahwa Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan kasus Karhutla tertinggi di Kalimantan Barat.

Untuk menangani kondisi tersebut, kepolisian bersama stakeholder terkait melakukan tiga upaya utama, yakni edukasi, pencegahan dan upaya hukum.

Pihak kepolisian bersama perusahaan juga tengah melakukan berbagai langkah untuk mendukung ketersediaan sumber air, di antaranya pembangunan kanal dan sumur bor.

“Dimohon kerja sama para Camat dan Kepala Desa dapat memberikan rekomendasinya,” ujar Kapolres.

Kapolres juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 terkait larangan pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, terlebih kondisi saat ini telah memasuki situasi darurat.

Berdasarkan data yang telah diterima Polres Ketapang, terdapat 14 laporan terkait pembakaran lahan. Dari laporan tersebut, empat orang pelaku telah diproses dan saat ini masih dalam tahap tindak lanjut.

Kapolres meminta para Kepala Desa untuk kooperatif dan bersinergi dengan pihak kepolisian, khususnya apabila terdapat permintaan data terkait dugaan pelaku pembakaran.

“Situasi saat ini sedang tidak baik-baik saja, maka sinergi bersama sangat diperlukan,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Syaidianur, S.Pd., M.Pd., menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam mengoptimalkan penanganan Karhutla.

Ia mengatakan DPRD Kabupaten Ketapang juga telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kecamatan dan memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan.

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan secara masif dengan melibatkan seluruh pihak.

“Kami juga telah melakukan kunjungan kerja ke berbagai kecamatan dan menghimbau kepada masyarakat agar tidak membakar lahan melihat situasi dan kondisi sekarang. Teruslah melakukan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pihak dalam menghadapi kondisi Karhutla di Kabupaten Ketapang. Pemerintah daerah bersama Forkopimda, perangkat daerah, Camat, Kepala Desa, dunia usaha, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat diharapkan dapat bergerak bersama dalam mencegah serta menangani Karhutla.