Matangkan Pengisian SAQ KIP, Diskominfo Bimbing PPID Pelaksana Isi E-Monev
KETAPANG – Pemerintah Kabupaten Ketapang terus mematangkan persiapan menghadapi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu tahapan penting yang menjadi fokus adalah pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) oleh badan publik peserta penilaian. Rangkaian persiapan diawali dengan rapat persiapan pengisian SAQ Keterbukaan Informasi Publik yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Repalianto, pada 12 Juni 2026. Rapat tersebut dihadiri oleh para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dari perangkat daerah yang akan mengikuti penilaian E-Monev KIP oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat. Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah untuk memenuhi indikator penilaian secara maksimal. Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Sebagai tindak lanjut, pada 23 Juni 2026 para PPID mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian SAQ yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat melalui Zoom Meeting. Kegiatan tersebut memberikan pemahaman teknis mengenai mekanisme pengisian SAQ, kelengkapan dokumen pendukung, serta indikator-indikator yang menjadi dasar penilaian E-Monev Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menggelar rapat evaluasi pengisian SAQ KIP yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Mintaria. Evaluasi yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati tersebut dihadiri oleh perangkat daerah pengampu yang berkaitan dengan indikator penilaian, serta seluruh badan publik yang menjadi wakil Kabupaten Ketapang dalam E-Monev KIP Tahun 2026. Peserta evaluasi terdiri atas badan publik dari kategori perangkat daerah, legislatif, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga pemerintah desa. Melalui evaluasi tersebut, dilakukan penelaahan terhadap hasil pengisian SAQ, kelengkapan dokumen pendukung, serta identifikasi terhadap indikator yang masih memerlukan penyempurnaan agar sesuai dengan ketentuan Komisi Informasi.
Upaya pendampingan tidak berhenti sampai di situ. Pada Senin, 6 Juli 2026, kembali dilaksanakan pendampingan dan bimbingan teknis pengisian SAQ kepada PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta Pemerintah Desa Sungai Kinjil. Kegiatan kemudian dilanjutkan pada siang harinya dengan pendampingan kepada PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ketapang.
Dalam kegiatan pendampingan tersebut, pengarahan teknis pengisian SAQ disampaikan oleh Pranata Humas Ahli Muda, Andy Candra. Ia menjelaskan setiap indikator penilaian beserta bukti dukung yang harus dipenuhi oleh masing-masing badan publik agar proses pengisian SAQ berjalan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
Melalui rangkaian rapat koordinasi, bimbingan teknis, evaluasi, hingga pendampingan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Ketapang menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas implementasi keterbukaan informasi publik. Diharapkan seluruh badan publik yang mewakili Kabupaten Ketapang dapat memenuhi seluruh indikator penilaian secara optimal sehingga mampu meningkatkan predikat keterbukaan informasi publik pada pelaksanaan E-Monev KIP Tahun 2026