Penandatanganan BAST Tanah Pendirian Menara BTS 4G

Niat baik pemerintah pusat menuntaskan masalah telekomunikasi menjangkau seluruh negerI, termasuk di Kabupaten Ketapang juga membutuhkan waktu. Urusan Telekomunikasi selama ini merupakan urusan dan kewenangan pemerintah pusat. Sebagian urusan telekomunikasi diserahkan pada bisnis Telekomunikasi. Wilayah yang potensial selama ini digarap bisnis telekomunikasi, namun wilayah 3T (Terluar, Terdepan,Tertinggal) banyak tidak tersentuh pelayanan Telekomunikasi. Karena itu melalui program Kontribusi Pelayanan Universal/ Universal Service Obligation (KPU/USO) sebesar 1,25 persen dari perusahaan telekomunikasi yang di kelola Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo RI diharapkan dapat menjangkau di wilayah 3 T.Terbatasnya pendanaan, sedangkan harapan masyarakat yang tinggi akan jasa Telekomunikasi, maka program ini diperebutkan banyak wilayah. Apalagi sampai awal tahun 2021, masih tercatat 12.548 desa seluruh Indonesia belum terjangkau sinyal Telekomunikasi.Untuk wilayah Kabupaten Ketapang Kalbar, dari 262 desa/kelurahan, 55 persen wilayahnya masih belum terjangkau sinyal. Sebagian desa juga berdekatan dengan kawasan hutan.

Melalui usulan instansi terkait, maka pada tahun 2020 disesuaikan pendataan desa yang belum tersentuh sinyal. Karena situasi pandemi, usulan desa yang sebelumnya dilakukan melalui aplikasi melalui instansi terkait. Maka, dalam program percepatan, akhir tahun 2020-2021 maka BAKTI melakukan jemput bola dengan menurunkan survey melalui mitra BAKTI. Koordinasi dilakukan dengan instansi teknis, dan tindak-lanjut dari usulan dan hasil survey ada sekitar 97 desa masuk dalam rencana pembangunan yang rencananya akan diakomodir mulai tahun 2021 sampai tahun 2024. Kerjasama merealisasikan program bantuan “merdeka sinyal” Pembangunan fisik akan menjadi tanggungjawab BAKTI Kemenkominfo RI. Sedangkan penyediaan lahan dan perizinan IMB/PBG dilaksanakan pemerintah daerah.Hasil survey lapangan, diketahui topologi wilayah untuk menjangkau wilayah pedesaan yang tidak ada sinyal dibutuhkan menara POI (Point Of Interest) atau menara Induk dan menara untuk menempatkan refeater untuk meneruskan sinyal ke menara di desa desa. Karena itu, tidak hanya ada menara BTS menjangkau 97 yang bakal dibangun, ditambah juga menara POI dan menara Refeater.Pada bulan April 2021 akhirnya didapat lokasi titik menara POI. Koordinasi lapangan antara mitra BAKTi, Diskominfo, dan Bidang Asset BPKAD dan Pihak terkait menempatkan titik koordinat untuk menara POI di Kelurahan Sukaharja. Proses pembangunan menara POI/menara utama ini sudah berlangsung mulai Juli 2021. Progres pembangunan menara induk yang nantinya akan meneruskan/menyebarkan sinyal ke menara Refeater dan menara BTS, sampai Sabtu (11 September 2021) masih berlangsung. Berikut penampakan proses pembangunan menara Induk di Kota Ketapang. mewujudkan pembangunan sesuai harapan kita, kerjasama dan dukungan semua pihak sangat menentukan.

pertemuan Plt Kadis Kominfo dengan camat dan desa terkait tanah yang akan dibangun BTS. Foto. Ivanjelis Fernando

Dalam proses pembangunan menara bantuan pemerintah pusat melalui BAKTI Kemenkominfo RI, Senin (13 September 2021 dilakukan pertemuan di ruang Kepala Dinas Kominfo Ketapang. Pertemuyan tersebut dihadiri, Plt Kepala dinas Kominfo, Drs Nugroho Widyo Sistanto, M.Si, Sekretaris Dinas Kominfo Ketapang, Pipensius S.Pd, M.AP, dan Kabid Informatika, Muhamad Zuhri, S.Kom, MH. Pertemuan tersebut dalam rangka penandatanganan BAST Tanah Pendirian Menara BTS 4G di KabupatenKetapang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat (Jelai Hulu, Pemahan dan Tumbang Titi) dan pihak Desa. Diantara pihak desa yang hadi adalah (Desa Pasir Mayang,Pangkalan Paket,Rangga Intan,Limpang, Usaha Baru,Muara Gerunggang, Semayok Baru dan Petebang Jaya) .