KI Kalbar Visitasi Badan Publik di Kabupaten Ketapang

Teks Foto: Komisioner KI Kalbar silaturahmi dengan Asisten II Setda Ketapang, Drs H.Marwan Noor MM yang juga sebagai Plh Sekda Ketapang, Jum;at (10 September 2021)

KOMISIONER  Komisi Informasi (KI) Kalimantan Barat, Jum’at (10 September 2021) melakukan visitasi ke Badan Publik di Kabupaten Ketapang. Sejumlah badan publik yang dikunjungi Komisi Informasi Kalbar diantaranya, PengadilanAgama Ketapang, DPRD Ketapang, PPID utama (Dinas Kominfo Kabupaten Ketapang), Bawaslu Kabupaten Ketapang, dan KPU Kabupaten Ketapang.

Selain itu, empat komisioner  KI Kalbar, diantaranya: Rospita Vici Paulyn, ST (Ketua), Lufti Faurusal Hasan SP (Wakil Ketua), Ir Sy.Muhammad Herry M.H (koordinator bidang kelembagaan) dan Muhammad Darusalam SE (Koordinator PSI) bersama PPID Utama Kabupaten Ketapang menyempatkan bersilaturahmi dengan Drs H. Marwan Noor MM, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang juga merangkap Plh Sekda Ketapang.Silaturahmi dengan Plh Sekda Ketapang ini didampingi juga Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Ketapang, Pipensius S.Pd, M.AP, dan Kabid Komunikasi Publik Maryanto, S.AP, ME.

Dalam kesempatan itu, Drs H.Marwan Noor MM menyambut baik kunjungan Komisi Informasi Kabupaten Ketapang. Sebelumnya, Plh Sekda Ketapang menyampaikan permohonan maaf visitasi KI Kalbar, pihaknya mewakili Kepala Daerah.  Ia menyampaikan pesan kepala daerah sangat mengapreasisi kehadiran KI Kalimantan Barat melakukan visitasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Ketapang. Disampaikan juga, Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dan sekretaris daerah bersama sejumlah pimpinan perangkat daerah melakukan kunjungan kerja ke kecamatan, salah satu agendanya dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur. “Kita sangat merespon sekali, visitasi Komisi Informasi ke Ketapang, dengan keberadaan Komisi Informasi, dapat mendorong  seluruh badan publik melaksanakan keterbukaan informasi, selama ini keterbukaan informasi publik di Ketapang sudah berjalan cukup baik, apalagi keterbukaan informasi publik ini juga menjadi perhatian dari pemerintah pusat termasuk Kemenpan RB,” tegas H.Marwan Noor, asisten II Setda Ketapang.

Ia juga menegaskan Pemerintah Kabupaten Ketapang sangat mendukung dan berkomitmen agar  seluruh badan publik memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam keterbukaan informasi publik sebagaimana menjadi amanah UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam menerpkan fungsi sebagai PPID pelaksana, hal-hal yang kurang difahami dapat dikoordinasikan ke PPID utama maupun komisi informasi Kalimantan Barat.

Sementara itu, Rospita Vici Paulyn, ST (Ketua Komisi Informasi Kalimantan Barat, menjelaskan visitasi dilakukan Komisioner KI Kalbar untuk melihat secara langsung proses pelayanan informasi publik. Sebagian proses penilaian dilakukan dengan website badan publik, sebab melalui website informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan.Selain itu, visitasi ini juga untuk melihat komitment badan publik melakukan upaya-upaya perbaikan pelayanan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Selain itu, Komisi Informasi Kalimantan Barat juga meninjau langsung alur pelayanan informasi di PPID Utama Kabupaten Ketapang. Dari proses vistasi ke Dinas Kominfo Kabupaten Ketapang, beberapa masukan dari Komisi Informasi  disampaikan dan menjadi catatan PPID Utama untuk melakukan perbaikan. Termasuk, salah satunya penataan kelembagaan, seperti badan publik menampilkan struktur organisasi dan struktur PPID dilengkapi poto dan nama. Demikian juga, formulir informasi dan formulir keberatan atas informasi selalu ada di front office.

Adanya upaya PPID menaikkan status SK penunjukan menjadi Peraturan Bupati yang saat ini sudah dalam proses koreksi, sangat mereka dukung. Mudah-mudahan, sebuah Perbup tentang PPID di Kabupaten Ketapang segera dituntaskan. Jika hal tersebut diwujudkan. “Dari SK penunjukan dan menjadi sebuah Perbup, maka Ketapang bisa menjadi Kabupaten keempat yang nantinya mempunyai  Perabup tentang pelayanan PPID,” ucap Ketua Komisi Informasi Kalbar.

Disarankan juga untuk sering melakukan inovasi. Begitu juga koordinasi dengan badan publik, terutama melakukan uji konsekuensi informasi dalam menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan. Sebab, dengan adanya daftar informasi yangd imiliki setiap badan publik  maka  publik akan mengetahui informasi apa saja yang mendapatkannya harus memenuhi standar pelayanan  sebagaimana amanah undang-undang. Dengan seringnya koordinasi dengan Badan Publik, diharapkan keterbukaan informasi publik secara menyeluruh dapat terlaksana dengan baik.

“Tetap semangat,” tegas Rospita Vici Paulyn, ST.

Dalam percepatan terwujudnya keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi akan selalu terbuka untuk melakukan koordinasi. Tidak hanya kunjungan ke Komisi Informasi Kalimantan Barat, termasuk juga Komisi Informasi selalu membuka ruang koordinasi melalui saluran telekomunikasi. Seperti WhatsApp, Surat elektronik maupun webbiner.

Sementara itu, Ir.Syarif Muhamad Herry MH, menegaskan dari proses penilaian tahun ke tahun, semua PPID melakukan upaya-upaya perbaikan dan pembenahan. Khusus, untuk Kabupaten Ketapang, ia melihat terjadi perkembangan yang cukup baik. Dari beberapa masukan  yang disampaikan  Komisi Informasi diharapkan dapat dilakukan peningkatan lagi. Komisi Informasi selalu membuka diri untuk melayani koordinasi PPID Utama maupun PPID pelaksana.@