Dinas Kominfo Ketapang Kembali Diskusi Virtual dengan BSrE BSSN

*Penjajakan Percepatan Pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik

DALAM upaya percepatan pelaksanaan tanda tangan digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Dinas Kominfo Kabupaten Ketapang, Kamis (12 Agustus 2021) kembali melakukan konsultasi dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN). Konsultasi dan koordinasi dilakukan dengan virtual (zoom meeting).

Dari Dinas Kominfo Kabupaten Ketapang yang hadir diantaranya, Plt Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Ketapang, Muhammad Zuhri S.Kom, MH yang juga Kepala Bidang Informatika. Kepala Bidang Komunikasi Publik, Maryanto, S.Ap, ME, Kepala Seksi PDE, Merli Andika, S.Kom, Aminin, A.Ma Plt Kasi Sandi dan keamanan Informasi, Andy Candra SE, Kasi PPP Telematika, Endang Sulistiorini, SP., ME, Plt Kasi Statistik Sektoral, dan  staf  Seksi Sandi dan Keamanan Informasi.

Konsultasi melalui zoom meeting yang dilakukan baik di Dinas Kominfo maupun di kediaman (karena masih diberlakukan WFH/Work From Home) membahas analisis kebutuhan tanda tangan elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Dinas Kominfo Kabupaten Ketapang melalui Kepala Bidang Komunikasi Publik, Maryanto, memaparkan analisis kebutuhan pentingnya tanda tangan elektronik. Karena, hal ini mendukung pelayanan publik.

Setrelah dilakukan pemaparan terakit analisis kebutuihan, dinilai pihak BsrE sudah cukup lengkap, didukung juga dengan regulasi dan lains ebagainya. Dalam menerapkan tandatangan digital, tidak hanay regulasi, tetapi juga didukung oleh infrastruktur, aplikasi, maupun sumber daya manusia (SDM). Sebelum dilakukan pelaksanaanya, tentu juga diperlukan perjanjian kerjasama antara BsrE BSSN dengan Pemkab ketapang. Dimana, dalam perjanjian kerjasama ini, perumusan kerjasama juga melibatkan Bagian Hukum BSSN dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota. Konsultasi ini, merupakan tindaklanjut terhadap konsultasi pendahuluan beberapa waktu lalu. Untuk konsultasi kedepan, akan dilibatkan perangkat daerah lainnya. Termasuk juga, ditindaklanjuti dengan konsultasi teknis secara personal antara tim teknis BsrE BSSN dengan tenaga teknis di Dinas Kominfo, dimana konsultasi personal nantinya dilakukan juga melalui virtual/zoom meeting.

Dalam koordinasi virtual tersebut dijelaskan  penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen persuratan oleh pimpinan daerah dan juga para kepala Perangkat daerah. Dengan sertifikasi elektronik ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelayanan dan tata kelola pemerintahan serta dapat pula mengangkat nilai indeks Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik yang setiap tahunnya dilakukan penilaian dan monev oleh Kemenpan RB.

Narasumber dalam kegiatan ini dari tim BSrE, yakni Agus Mahardika Ari Laksmono Dalam penyampaian materianya, Agus Mahardika menjelaskan sistem, jenis dan mekanisme penerbitan sertifikat elektronik. Pemanfaatan sertifikat elektronik ini akan mendukung kecepatan dan akurasi pelayanan dan persuratan pemerintahan.Penerapan tanda tangan elektronik merupakan keharusan di era digitalisasi saat ini. Kemudahan dan keabsahan tanda tangan lebih terjamin dibandingkan tanda tangan konvensional. Diskusi antara Dians Kominfo Kabupaten Ketapang dengan BsrE BSSN mengalir dinamis,termasuk pembahasan terkait infrastruktur, aplikasi, penganggaran dan lain sebaiknya. Termasuk, juga sekiranya pemerintah Kabupaten Ketapang disampaikan aplikasi yang dijalankan pada BsrE bisa digunakan. Akan tetapi, jika Pemerintah Kabupaten Ketapang sudah mengembangkan aplikasi, BsrE juga sangat mendukung dan dan diharapkan dapat didemonstrasikan pemanfaatan sehingga dapat dilakukan sertfikasi proses penerbitan dokumen dan penandatanganan elektronik. Dari koordinasi ini kita sangat terbantu dalam pencerahan sertifikat dan tanda tangan digital, kita akui bahwa Kita termasuk DKI “Daerah Kurang Informasi” terkait sertifikasi dan tanda tangan elektronik ini,” tegas Maryanto, Kepala Bidang Komunikasi Publik, didampingi Aminin, Plt Kasi Sandi dan keamanan Informasi.

Sementara itu, Plt Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Ketapang, sempat menanyakan audit TIK dalam tata kelola SPBE. Ia menanyakan dalam audit TIK melibatkan inspektorat. Diterangkan oleh Agus Mahardika Ari Laksmono dari BsrE BSSN, dalam audit TIK, ia menilai audit TIK yang melibatkan BsrE selama ini hanya melihat dari infrastruktur, maupun kesiapan SDM teknis, Jika di daerah audit TIK cuku melibatkan Dinas Kominfo saja, Namun, dalam hal untuk memahami dengan proses audit TIK, hal tersebut tidak dipermasalahkan. Ia berpendapat, dalam audit TIK di daerah, sangat efektif keterlibatan isnpektorat menyangkut pertanggungjawaban keuangan. Dari konsultasi yang berlangsung lebih dari 2 jam melalui virtual ini banyak hal yang dibahas, termasuk pentingnya standar operasional p[rosedur, peralatan, dan lainlain.@