Diskominfo Laksanakan Rakor Wujudkan Satu Data di Ketapang

SESUAI amanah Peraturan Presiden  No.39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka semua Organisasi perangkat daerah mempunyai tugas atau kewajiban menjadi Produsen Data. Mewujudkan satu data, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang melakukan rapat koordinasi dengan seluruh OPD dan instansi vertikal di Kabupaten Ketapang. Rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat utama Kantor Bupati Ketapang, Rabu (16 Desember 2020) dibuka Bupati Ketapang Diwakili Penjabat Sekda Ketapang, Suherman SH, MH.

Plt.Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang, Drs Nugroho Widyo Sistanto M.Si sebagai panitia penyelenggara melaporkan bahwa kita sering mendengar penegasan Presiden RI bahwa dalam membangun bangsa ini, salah satu kendala yang dihadapi adalah data yang belum seragam. “Sering kita temukan data masih simpang siur, maka inilah salah satu tujuan rapat koordinasi ini bagaimana kita menyamakan persepsi mewujudkan satu data di Kabupaten Ketapang,” tegas Drs Nugroho Widyo Sistanto M.Si, Plt Kadis Kominfo Kabupaten Ketapang.

Staf ahli bidang pemerintahan,hukum dan politik menerangkan pentingnya tata kelola data dalam mendukung perencanaan, sampai evaluasi pembangunan. Dengan rapat koordinasi diharapkan memberikan acuan data yang akurat, mudah diakses serta dapat dibagipakaikan dalam proses penyusunan perencanaan. Karena itulah dalam rapat dihadirkan peserta dari OPD dan instansi vertikal. Dimana, sesuai amanah Perpres, keberadaan Dinas Kominfo, tidak hanya sebagai produsen data, tetapi juga sebagai wali data. Sedangkan BPS diposisikan sebagai pembina satu data, dan koordinator satu data adalah Bappeda. Untuk seluruh OPD dan instansi vertikal adalah produsen data. Data yang dikumpulkan oleh wali data, selanjutnya akan diinputkan ke portal satu data Indonesia oleh wali data.

Selanjutnya, Penjabat Sekda Ketapang, Suherman SH, MH membacakan sambutan tertulis Bupati Ketapang memberikan apresiasi dilaksanakannya rapat koordinasi satu data di Kabupaten Ketapang.Ia menyebutkan data sebenarnya ada dimana-mana. Namun, ketika diperlukan, data itu kadang tidak ada dimana-mana. Salah satu penyebabnya, karena data selama ini dianggap tidak penting, sehingga penyimpannya tidak dikelola dengan baik. Karena itu, dalam mewujudkan satu data perlu dukungan semua perangkat daerah. “Dukungan semua perangkat daerah sangat diperlukan, supaya semua dapat persepsi untuk satu data Ketapang,” tegas Suherman SH, MH, Penjabat Sekda Ketapang saat membuka rapat koordinasi Mewujudkan Satu Data Kabupaten Ketapang.

Usai membacakan sambutan tertulis Bupati Ketapang, selanjutnya Kepala Biro Hukum Setda Kalbar ini menambahkan beberapa point’ penting terkait data. Tambahan yang disampaikan tujuannya memberikan acuan dan pelaksanaan dan pedoman dalam mendukung satu data untuk perencanaan pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian. Ia menceritakan bagaimana beberapa tahun silam, ditingkat pusat ditemukannya ada bantuan kepada desa fiktif. Hal tersebut tidak terlepas karena data yang tidak akurat, atau data tidak sama. Padahal, dalam pembentukan desa, tahapan tahapan cukup panjang, termasuk desa persiapan selama 2 tahun. Pembahasan juga  dilakukan bersama demikian juga dengan  proses evaluasi dan lain lain, termasuk registrasi desa dari kementerian. “Jadi aneh kalau ada desa fiktif, Bisa jadi akibat dari regrouping desa, ada beberapa desa yang tidak terupdate, tetapi bagaimana beberapa tahun diberikan bantuan, tapi aneh uang juga uangnya kemana,” ucap Pj.Sekda Ketapang.

Bicara tentang data, kembali ia menyebutkan ditingkat daerah misalnya  klasifikasi desa. Jika Pemprop gunakan klasifikasi desa dengan indikator dari kementerian, mungkin klasifikasi berbeda lagi digunakan BPS, maupun Dinas Sosial. Jika tidak disamakan persepsi, maka klasifikasi akan berbeda beda, maka tata kelola pemerintahan tidak akan pernah jadi baik. Karena itu, harus disamakan persepsi ditingkat daerah, supaya ada keseragaman data. “Karena itu ditingkat Propinsi Kalimantan Barat, Gubernur sudah mengunci khusus klasifikasi terkait data desa, bicara satu data, ini sangat pentingnya satu data,’ tegas Pj Sekda Ketapang kemudian mengingatkan untuk selalu waspada pada penyebaran covid-19.

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan fakta integritas satu data oleh OPD disaksikan Pj Sekda Ketapang. Kemudian, materi terkait satu data Indonesia disampaikan Kepala BPS Ketapang, Munawir SE, MM. Selain Kepala BPS Ketapang, narasumber rencananya juga akan disampaikan Bappeda Ketapang, namun karena ada tugas mendadak tidak bisa hadir. Karena tidak hadir, paparan terkait data ini juga disampaikan Staf ahli Bupati Ketapang bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Drs Nugroho Widyo Sistanto M.Si yang juga Plt Kadis Kominfo Ketapang.Dari penjelasan Kepala BPS Ketapang diuraikan tugas BPS sebagai pembina satu data di Kabupaten.BPS menyediakan data dasar yang dapat untuk perencanaan di pusat maupun di daerah. Terkait data sektoral, maka OPD dan instansi vertikal bertugas sebagai produsen data, dimana sebagai koordinator data adalah Bappeda dan wali data adalah Kominfo. Data bisa dihasilkan dari sensus seperti dilakukan BPS selama 10 tahun sekali, selain itu juga bisa dilakukan d Ngan survey maupun pelacakan GPS untuk data geospasial. Menyediakan data yang digunakan untuk perencanaan kedepan, tentu merupakan tugas berat, dan perlu dukungan semua pihak mewujudkan satu data Indonesia. Apalagi diera teknologi yang kian canggih saat uji, kemajuan teknologi juga dimanfaatkan.

“Kita semua adalah semua produsen data,” papar Kepala BPS Ketapang panjang lebar.

Selain memaparkan data data seperti Ketapang Dalam Angka, dipaparkan juga terkait dengan standar data, maupun tujuan mewujudkan data yang akurat dan mudah diakses, dan mudah dibagi pakaikan sehingga bisa di gunakan pusat dan daerah.

Dari paparan Kepala BPS Ketapang maupun Kominfo Ketapang peserta baik dari OPD maupun instansi vertikal cukup antusias mendukung prinsip satu data. Hal ini terungkap dari sesi tanya jawab yang dimoderatori Kepala Bidang Komunikasi Publik, Maryanto S.Ap, ME.. Keseimpulan dari kegiatan ini diharapkan memahami prinsip SDI, peran/fungsi sebagai Produsen Data dan Wali data, dengan tujuan agar sebagai produsen data dan wali dapat berperan sebagai ujung tombak dalam mengelola data dan mewujudkan Satu Data di Kabupaten Ketapang.Para peserta juga menyatakan siap mendukung dan kerjasama dalam pemenuhan data untuk disikan ke portal satu data Indonesia.**