Pemkab Hadirkan Komisi Informasi Kalbar Sosialisasikan PPID Pembantu se-Ketapang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Informasi  bagian penting bagi ketahanan nasional. Terkait dengan penyediaan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana tersebut  menjadi tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pentingnya keterbukaan informasi public yang diamanahkan Undang-Undang tersebut, kembali Dinas Kominfo Kabupaten Ketapang melakukan sosialisasi PPID Utama dan PPID Pembantu se-Ketapang, Selasa (15/12) di ruang rapat utama Kantor Bupati Ketapang. Sosialisasi dibuka oleh Bupati Ketapang yang diwakili Penjabat Sekda Ketapang, Suherman SH, MH. Ada pun peserta sosialisasi diantaranya kepala OPD bersama dengan sekretaris OPD, camat, dan sekretaris kecamatan. Ada pun nara sumber dihadirkan Lufti F.Hasan SP, anggota Komisi Informasi Kalimantan Barat.

Dalam laporan Drs Nugroho Widyo Sistanto M.Si, Plt Kadis Kominfo Ketapang sebagai ketua panitia sosialisasi  menegaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Staf ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Setda Ketapang ini menegaskan setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.  Hal ini menjadi salah satu tugas PPID. Karena itu, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan kerjanya. “Dengan adanya standar operasional pelayanan informasi publik ini, diharapkan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik  dapat berjalan efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat secara nyata terpenuhi,” tegas Drs Nugroho Widyo Sistanto, M.Si, Plt Kadis Kominfo Kabupaten Ketapang.

Bupati Ketapang yang diwakili Suherman SH, MH, Pj Sekda Ketapang menegaskan bahwa pemberlakuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  Publik merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi, khususnya di Kalbar dan Ketapang.

Diterangkan bahwa PPID untuk tingkat provinsi pada waktu lalu berada pada Biro humas dan Protokol (sekarang Adpim). Namun dengan adanya Permendagri terbaru, maka keberadaan PPID Utama ditempatkan pada Dinas Kominfo yang melayani kehumasan. Sedangkan untuk kabupaten dan kota berada pada satuan kerja yang membidangi Kominfo. khusus bagi daerah yang memiliki dinas kominfo dan didalamnya digabung unit kerja kehumasan, maka kepala dinas yang bersangkutan ditunjuk dan diangkat sebagai PPID. Salah satu tugas pejabat PPID adalah menyediakan informasi publik bagi pemohon informasi. Dengan adanya PPID diharapkan implementasi UU Keterbukaan informasi publik dapat berjalan efektif dan hak hak publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi.

Dalam melaksanakan pelayanan informasi, dikatakan Pj Sekda Ketapang harus berpedoman kepada enam  azas, yaitu: transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban. Lebih lanjut, Pj Sekda Ketapang berharap seluruh peserta agar dapat mengikuti acara sosialisasi tersebut dengan sungguh- sungguh. Jika  belum memahami, maka diminta tidak segan-segan bertanya kepada narasumber mengenai hal-hal yang belum dipahami. “Diharapkan bagi SKPD yang tergabung dalam PPID ini supaya selalu melakukan koordinasi dengan Diskominfo atau kehumasan untuk menetapkan daftar informasi publik,” ucap Suherman, Pj Sekda Ketapang, ketika membuka sosialisasi PPID se-Ketapang.Seterusnya materi Keterbukaan Informasi Publik disampaikan oleh Lufti F.Hasan SP, anggota Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Barat.  Dalam paparannya, ia menjelaskan bahwa semua OPD yang penyelenggaraan kegiatan pelayanan bersumber dari APBD  disebut dengan Badan Publik. Sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008, maka badan public seperti OPD, maupun kecamatan diwajibkan Undang-undang untuk membentuk PPID dalam pelayanan informasi.

Secara lengkap anggota Komisi Informasi Kalbar menjelaskan  latar belakang Keterbukaan Informasi Publik, mekanisme mendapatkan informasi sampai ke penilaian informasi public yang dilakukan setiap tahun. Menurutnya, keberadaan PPID  adalah mendorong terwujudnya implementasi UU KIP  secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi. Demikian pula, memberikan standar bagi pejabat PPID dalam melaksanakan   pelayanan informasi public.

Usai paparan, diskusi antara nara sumber dan peserta dipandu oleh Maryanto S,AP, ME, Kabid Komunikasi Publik. Peserta baik dari OPD maupun kecamatan, antusias bertanya akan keberadaan PPID. Beberapa peserta juga meminta contoh Surat Keputusan pembentukan PPID baik untuk PPID pembantu OPD maupun PPID Kecamatan. ***