Rapat Koordinasi Diskominfo Kab.Ketapang dengan BP3TI di Jakarta

Rapat Koordinasi Diskominfo Kab.Ketapang dengan Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI) pada hari Kamis tanggal 5 april 2018 di Gedung BP3TI di Jalan Rasuna Said Kavlingan B6 Lantai 6 di Jakarta Pusat.
Kehadiran Diskominfo Kab.Ketapang di BP3TI disambut oleh Ibu Youmi selaku Pimpinan Administrator dan Bapak Indra Pratama Prianova sebagai Kepala Sub Devisi Perencanaan Penyediaan Infrastruktur II, Bapak Deni selaku koordinator program kerja akses internet dan Jaringan Telekomunikasi Seluler.

Kadis Kominfo Kab. Ketapang Bapak Drs. H.Marwannor, MM mengatakan bahwa kedatangan kami ke BP3TI untuk mengkoordinasikan dan kepastian beberapa agenda dan program kerja untuk tahun 2018 seperti : a. Usulan Perbaikan Data Akses Jaringan yang On Air Tahun 2015-2017, b. Percepatan Pembangunan Bantuan Penyediaan Jasa Akses Internet 2018, c. Usulan Perbaikan Jaringan Telekomunikasi Seluler (BTS) Program USO Tahun 2012.

Kemudian Kabid Informatika Bapak M.ZUHRI, S.Kom,MH, mengatakan bahwa bantuan Jaringan Telekomunikasi Seluler pada tahun 2017 yaitu sebanyak 10 BTS di 7 Kecamatan untuk 10 site yang sudah On Air, ada laporan dari masyarakat bahwa BTS tersebut sering terjadinya gangguan dan adanya kerusakan pada panel dan lampu indikatornya, serta kemungkinan juga jumlah trafic pemakainya tinggi sehingga sinyal BTS nya selalu hilang datang.

Untuk itu Diskominfo Kab.Ketapang memohon perbaikan-perbaikan terhadap BTS yang sudah dibangun serta adanya pemeliharaan yang berkesinambungan. Kembali diusulkan BTS yang sudah di survei lokasinya tapi sampai saat ini belum ada informasi akan dibangun pada tahun 2018.

Dalam pertemuan tersebut, dari BP3TI menjelaskan prosedural kaitan dengan bantuan pemerintah terhadap pembangunan jaringan telekomunikasi seluler (BTS) untuk daerah kabupaten yang termasuk daerah 3T(tertinggal, terdepan dan terluar) dan juga berkaitan dengan administrasi yang akan dilengkapi.

Pihak BP3TI melakukan penjelasan terhadap 10 BTS yang sudah on air berdasarkan Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang aset daerah. Untuk melakukan pembangunan BTS di Kabupaten harus melengkapi administrasinya yaitu surat keterangan tanah dan surat hibah dari desa yang bersangkutan ke Pemerintah Kabupaten, dan tercatat di Barang Milik Daerah(BMD). Kemudian dari Pemerintah Kabupaten akan membuat Berita Acara dan Surat Keterangan pinjam pakai Tanah terhadap Pemerintah Pusat dan memohon kepada Pemerintah Kab. Ketapang agar dipercepat dalam penerbitan IMB BTS di 10 site tersebut.

Untuk bantuan BTS pada Pemerintah Kab.Ketapang sudah tercatat di admin BP3TI sesuai dengan usulan, namun untuk tahun 2018 kemungkinan bantuan tersebut belum bisa di akomodir dengan alasan a. Keterbatasan anggaran pada Kementerian Kominfo b. Adanya Inpres No 09 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan BTS di daerah Provinsi Papua.