Rapat Kerja Diskominfo

Kepala Dinas Kominfo Bapak Drs.H. Marwannor, MM, melakukan rapat kerja dan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tertib administrasi dalam pengelolaan administrasi perkantoran, yaitu lebih utama Pengelolaan Keuangan dari perencanaan sampai ke pertanggungjawaban keuangan serta pengelolaan aset kominfo yang rujukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Selain itu beliau menyampaikan kepada Sekretaris maupun para Kabid dan Kasi agar melaksanakan pekerjaan mengacu kepada standar operasional Prosedur(SOP).

Menurut Kadis Kominfo yang juga mantan Kepala Bappenda bahwa berdasarkan Permenkominfo No. 14 Tahun 2016 tentang Nomenklatur perangkat daerah tupoksi kominfo yang disingkronisasikan dengan kebijakan daerah seperti Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, Pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, Layanan hubungan media, Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, Layanan infrastruktur dasar data center, Disaster recovery center & TIK Pemerintah Kabupaten, Layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, Layanan manajemen data dan informasi e-Government, Integrasi layanan publik dan kepemerintahan, Layanan keamanan informasi dan e-Government, Layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten, Layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, Pelayanan publik dan kegiatan provinsi, Pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah masyarakat, Penyelengaraan Government Chief information officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City lingkup Kabupaten. Kesemuanya itu harus kita wujudkan walaupun butus proses yang agak lama.

Lebih lanjut disampaikan Kabid Infomatika M. Zuhri, S.Kom,MH, untuk mewujudkan tupoksi tersebut lebih utama yang harus kita lakukan adalah kaitan dengan sarana gedung kantor yang harus mendukung dengan proses pekerjaan, terus penataan SDM bahwa SDM berpengetahuan tentang Information Technology (IT) di diskominfo Kab. Ketapang yang sekarang ini berjumlah 1 orang, sedangkan untuk efektifitas pekerjaan pelaksanaan tugas dan fungsi pada dinas komunikasi dan informatika seperti perlunya tenaga Analis Sistim informasi, programer, pemograman WEB, Network Engginering, tenaga jurnalis, pranata komputer dan pranata humas, kemudian yang tidak jauh lebih pentingnya yaitu harus didukung dengan DANA yang lebih besar untuk mewujudkan hal itu.

Untuk itu beliau berpesan bahwa untuk tahun 2018, walaupun program kegiatan hanya sebagian kecil yang terakomodir dalam APBD diskominfo dan tidak didukung dengan dana yang besar, diminta kepada para Sekretaris, Kabid, kasi dan Staf untuk melaksanakan, merumuskan dan evaluasi program kerja yang ada dan selalu berpedoman kepada aturan perundangan yang berlaku. Kemudian merujuk kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari input, proses, output serta indikator kegiatan inpact dan benepit atau dampak dan manfaatnya terhadap masyarakat.